KETIKA KEBENARAN KALAH CEPAT


(Dari Kekacauan Media Sosial Menuju Ketahanan Kognitif Bangsa)

Oleh: Azis Subekti*

Pada masa lalu, manusia harus menunggu pagi untuk mengetahui apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Berita datang melalui halaman surat kabar, siaran radio, atau layar televisi yang memiliki jadwal dan ruang terbatas. Ada redaksi yang memilih fakta, wartawan yang mendatangi tempat kejadian, serta editor yang memeriksa apakah sebuah informasi layak disampaikan kepada publik.

Dunia digital menghapus hampir seluruh jeda itu.

Hari ini, suatu peristiwa belum selesai berlangsung ketika potongannya telah berpindah dari satu telepon genggam ke telepon genggam lainnya. Gambar beredar sebelum konteksnya diketahui. Kesimpulan terbentuk sebelum fakta dikumpulkan. Kemarahan muncul sebelum orang sempat bertanya. Dalam hitungan menit, sebuah rekaman dapat menyeberangi kota, negara, bahkan benua—sering kali lebih cepat daripada kemampuan siapa pun untuk memastikan kapan, di mana, dan dalam keadaan apa rekaman itu dibuat.

Kecepatan pada mulanya dipandang sebagai anugerah. Media sosial membuka ruang partisipasi yang sebelumnya tidak tersedia. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada lembaga media untuk menyampaikan pengalaman dan kesaksiannya. Warga biasa dapat merekam ketidakadilan, mengawasi kekuasaan, mempertemukan orang-orang yang terpisah oleh jarak, dan mengangkat masalah yang mungkin luput dari perhatian institusi formal.

Namun, setiap pintu yang terbuka juga dapat dimasuki oleh mereka yang tidak datang membawa niat baik.

Kemudahan menyampaikan informasi kemudian berubah menjadi kemudahan memindahkan kebohongan. Kebebasan berbicara berhadapan dengan kebebasan memanipulasi. Teknologi yang dapat memperluas pengetahuan sekaligus menyediakan mesin yang sangat efektif untuk menyebarkan prasangka, kecurigaan, fitnah, dan kemarahan.

Kekacauan itu terlihat dalam analisis peneliti Monash University Indonesia terhadap sekitar 197.000 unggahan dari kurang lebih 63.000 akun unik di X, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube selama 26 Juli hingga 1 Agustus 2026. Analisis tersebut menemukan video-video demonstrasi lama yang diunggah kembali dengan narasi baru sehingga tampak seolah-olah merupakan kejadian terkini. Unggahan itu disertai kalimat yang berulang: demonstrasi besar tidak diliput, media bungkam, media arus utama menutupi fakta, atau ajakan agar konten segera disebarluaskan.

Pada data X yang diamati, sebagian besar unggahan berbentuk retweet. Peneliti bahkan menemukan pola retweet yang berlangsung dalam jarak waktu sangat pendek, sulit dilakukan manusia secara manual, sehingga memunculkan dugaan penggunaan otomatisasi atau mekanisme sejenis. Terlihat pula pola seed-and-amplify: sejumlah kecil akun menanam narasi awal, kemudian jaringan akun lain memperbesarnya sampai narasi tersebut memperoleh pemeringkatan sebagai suara publik yang luas.

Temuan seperti itu patut diperhatikan. Akan tetapi, ia juga harus dibaca dengan disiplin. Pola yang terkoordinasi belum dengan sendirinya membuktikan adanya satu pusat komando, satu aktor politik, atau satu dalang yang mengendalikan seluruh percakapan. Kemiripan pesan dapat lahir dari koordinasi, tetapi juga dapat berkembang melalui peniruan, kepentingan yang bertemu, perilaku massa, atau dorongan algoritmik. Indikasi otomatisasi menunjukkan bahwa penyebaran tidak seluruhnya berlangsung secara organik, tetapi atribusi mengenai siapa pelakunya tetap membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Kehati-hatian semacam itu penting karena upaya memerangi manipulasi tidak boleh dilakukan dengan menciptakan manipulasi baru. Kita tidak dapat menjaga kebenaran dengan tuduhan yang belum terbukti. Kita tidak boleh melawan disinformasi dengan spekulasi, sekalipun spekulasi itu terasa sesuai dengan keyakinan kita.

Di sinilah persoalan media sosial memperlihatkan paradoksnya. Orang yang mengaku sedang membongkar kebohongan dapat melakukan kebohongan yang sama. Mereka yang menuduh media menyembunyikan fakta menyebarkan video dengan waktu, tempat dan konteks berbeda. Orang yang menyerukan kewaspadaan terhadap propaganda kadang justru menjadi mata rantai propaganda berikutnya.

Manusia tetap merupakan pelaku pertama dalam kekacauan ini.

Tidak ada algoritma yang pergi ke jalan, memilih video lama, memotong gambar, menghapus tanggal, lalu menambahkan narasi menyesatkan tanpa adanya tindakan manusia. Ada orang yang dengan sengaja memindahkan suatu kejadian dari konteks asalnya. Ada yang mengetahui informasi itu meragukan tetapi tetap membagikannya karena sesuai dengan kepentingannya. Ada pula yang tidak berniat menipu, tetapi terlalu tergesa-gesa untuk memeriksa.

Motifnya beragam. Sebagian ingin memperoleh keuntungan politik. Sebagian mengejar pengaruh, pengikut, dan pendapatan dari monetasi postingannya. Sebagian menikmati hasrat dan kepuasan ketika unggahannya menjadi pusat perhatian. Sebagian lagi hanya ingin keyakinannya dikukuhkan oleh orang lain.

Namun, kesalahan terbesar akan terjadi apabila seluruh kekacauan itu hanya dibebankan kepada kelemahan moral individu.

Manusia memang menyalakan api, tetapi arsitektur platform menyediakan angin yang membuatnya menyebar.

Media sosial bukan ruang kosong tempat seluruh informasi berdiri dengan kesempatan yang sama. Di belakang layar terdapat sistem pemeringkatan yang menentukan unggahan mana yang muncul, berapa lama ia berada di hadapan pengguna, kepada siapa ia direkomendasikan, dan seberapa jauh ia diperluas. Meta sendiri menjelaskan bahwa sistem umpan berita menggunakan berbagai lapisan model pembelajaran mesin untuk memprediksi konten yang dianggap paling relevan bagi pengguna. Sinyal seperti reaksi, komentar, dan pembagian turut digunakan untuk menentukan posisi sebuah unggahan.

Dalam logika ini, perhatian menjadi sumber daya ekonomi.

Platform memperoleh manfaat ketika pengguna bertahan lebih lama, menonton lebih banyak, bereaksi lebih sering, dan kembali membuka aplikasi. Bahkan pembaruan sistem pemeringkatan dipresentasikan melalui peningkatan jumlah tayangan dan waktu menonton sebagai ukuran keberhasilannya.

Masalahnya, konten yang paling berhasil merebut perhatian tidak selalu merupakan informasi yang paling benar. Sering kali justru konten yang paling mengejutkan, menakutkan, memancing kemarahan, atau memperkuat prasangka kelompoklah yang memperoleh reaksi paling cepat.

Kebenaran umumnya membutuhkan penjelasan. Manipulasi hanya membutuhkan kejutan.

Kebenaran menuntut konteks. Kebohongan dapat bekerja melalui satu potongan gambar.

Kebenaran sering berkata, “persoalannya tidak sesederhana itu.” Propaganda berkata, “inilah musuh kita.”

Di hadapan persaingan seperti itu, fakta kerap kalah bukan karena tidak mempunyai kekuatan, melainkan karena tidak dirancang untuk menculik perhatian.

Algoritma tidak harus memiliki niat jahat agar menghasilkan akibat buruk. Ia cukup dioptimalkan untuk sasaran yang tertarget dan sangat sempit: keterlibatan, durasi menonton, tambahan pengguna, atau interaksi. Ketika keberhasilan semata-mata diukur dari besarnya perhatian, sistem secara tidak langsung memberi hadiah kepada konten yang paling mampu membangkitkan reaksi-termasuk reaksi berupa kebencian, ketakutan, dan kemarahan.

Manusia kemudian belajar menyesuaikan diri dengan mesin. Pembuat konten mengetahui bahwa kalimat yang tenang tidak menyebar secepat tuduhan. Penjelasan yang lengkap tidak sepopuler potongan video. Keraguan yang jujur tidak semenarik kepastian yang palsu. Lambat laun, bukan hanya algoritma yang mempelajari perilaku manusia; manusia juga mempelajari kelemahan algoritma dan mengeksploitasinya.

Lahir suatu hubungan saling memperkuat. Manusia menciptakan konten provokatif karena algoritma memberinya jangkauan. Algoritma semakin banyak merekomendasikannya karena manusia bereaksi. Reaksi itu kemudian dibaca sebagai bukti bahwa konten tersebut penting. Semakin sering muncul, semakin banyak orang menganggapnya mewakili kenyataan.

Pada titik ini, popularitas menyamar sebagai kebenaran.

Orang tidak lagi bertanya apakah suatu informasi didukung bukti. Mereka bertanya mengapa begitu banyak orang membicarakannya. Jumlah unggahan menjadi pengganti verifikasi. Banyaknya komentar dianggap legitimasi. Posisi dalam daftar tren diperlakukan seolah-olah merupakan hasil referendum publik.

Padahal, keramaian digital tidak selalu identik dengan suara masyarakat. Ribuan unggahan dapat berasal dari jumlah orang yang jauh lebih sedikit. Satu akun dapat mengulang pesan berkali-kali. Penggunaan otomatisasi penyebaran konten dapat menciptakan kesan bahwa sebuah pendapat memiliki dukungan luas. Dalam keadaan demikian, yang tampak seperti arus besar kadang hanya air yang dipompa berulang-ulang melalui saluran yang sama.

Inilah ruang bekerjanya distinction bias: kecenderungan membandingkan sesuatu secara mencolok ketika diletakkan berdampingan, lalu menilai perbedaannya lebih besar daripada keadaan sebenarnya. Meskipun keduanya tak mungkin dibandingkan. (contoh: pengusaha dan karyawan-tentu berbeda). Dalam ruang digital, potongan kejadian tertentu dapat dipilih, disandingkan, dan diperbesar untuk menciptakan kontras emosional. Sebuah video kerumunan ditempatkan di samping klaim “media bungkam”. Satu kejadian yang gaduh dibandingkan dengan layar televisi yang sedang memberitakan hal lain. Dari perbandingan yang telah direkayasa itu, pengguna diarahkan menuju kesimpulan bahwa terdapat penutupan fakta secara sistematis.

Yang bekerja bukan semata-mata kepalsuan gambar. Gambar itu mungkin asli. Kerumunannya nyata. Demonstrasinya pernah terjadi. Manipulasi justru berlangsung melalui waktu, konteks, penyandingan, dan kesimpulan yang ditanamkan.

Karena itu, disinformasi modern tidak selalu berbentuk kebohongan penuh. Ia sering dibangun dari potongan-potongan kebenaran yang dipindahkan dari tempatnya.

Tanggal dihilangkan. Lokasi disamarkan. Pernyataan dipotong. Sebab dipisahkan dari akibat. Fakta yang menguntungkan ditampilkan, sedangkan fakta lain disembunyikan. Dengan cara demikian, pembuat manipulasi dapat membela diri: videonya asli, kutipannya nyata, dan peristiwanya memang pernah terjadi. Yang tidak dikatakannya adalah bahwa keseluruhan makna telah diubah.

Menghadapi keadaan semacam itu, masyarakat selama ini didorong memperkuat literasi digital. Nasihatnya masuk akal: periksa sumber, lihat tanggal, pastikan lokasi, baca informasi secara utuh, bandingkan dengan pemberitaan lain, dan jangan segera membagikan konten hanya karena sedang viral.

Semua itu tetap diperlukan.

Literasi digital memberi kemampuan dasar agar seseorang tidak sepenuhnya buta di tengah arus informasi. Ia mengajarkan bahwa tangkapan layar bukan bukti terakhir, akun terverifikasi dan jumlah pengikut bukan jaminan kredibilitas, dan video tidak berbicara sendiri tanpa konteks. Tanpa kemampuan ini, masyarakat akan menjadi pengguna teknologi tanpa memahami risiko yang dibawanya.

Namun, menjadikan literasi digital sebagai satu-satunya jawaban berarti memindahkan hampir seluruh beban kepada warga, sementara mesin yang membentuk perilaku mereka dibiarkan bekerja seperti biasa.

Seolah-olah persoalannya selesai apabila masyarakat diminta lebih cermat. Seolah-olah setiap orang memiliki waktu, pengetahuan, dan ketenangan untuk memeriksa ratusan informasi yang melintas setiap hari. Seolah-olah warga menghadapi informasi dalam keadaan netral, bukan saat sedang takut, marah, letih, cemas, atau merasa identitas kelompoknya terancam.

Kita seperti meminta setiap pengemudi lebih berhati-hati, sementara desain jalannya sengaja dibuat membingungkan, rambu-rambunya dipindahkan, dan kendaraan yang melaju paling ugal-ugalan diberi jalur tercepat.

Literasi mengajarkan cara memeriksa informasi. Akan tetapi, ia belum tentu membuat seseorang mampu menahan dorongan emosional untuk segera mempercayai dan membagikannya.

Seseorang dapat mengetahui cara memeriksa fakta, tetapi tetap tidak melakukannya karena informasi tersebut menyenangkan keyakinannya. Ia dapat memahami bahwa judul bersifat provokatif, tetapi tetap menyebarkannya karena membenci pihak yang menjadi sasaran. Ia mungkin sadar bahwa video tidak memiliki tanggal, tetapi merasa pesannya “secara umum benar”.

Dalam keadaan seperti itulah pengetahuan kalah oleh identitas.

Banyak informasi tidak dibagikan karena dianggap akurat, tetapi karena membantu seseorang menyatakan siapa dirinya, kelompok mana yang dibelanya, dan pihak mana yang ditentangnya. Berbagi konten menjadi semacam tanda keanggotaan sosial. Membantah informasi kemudian dianggap bukan sebagai koreksi fakta, melainkan serangan terhadap kelompok.

Akibatnya, perdebatan digital tidak lagi semata-mata berlangsung antara benar dan salah. Ia berubah menjadi pertarungan antara “kita” dan “mereka”. Fakta diterima atau ditolak berdasarkan siapa yang menyampaikannya. Sumber yang dulu dipercaya dapat dianggap musuh hanya karena menyampaikan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan.

Literasi saja tidak cukup untuk menembus pertahanan psikologis semacam ini.

Yang diperlukan adalah kemampuan yang lebih dalam: cognitive resilience, ketahanan kognitif.

Ketahanan kognitif bukan sekadar kemampuan mengetahui mana informasi yang benar. Ia adalah kapasitas untuk menjaga kejernihan berpikir ketika seseorang sedang dipengaruhi, ditekan, diprovokasi, atau dibanjiri informasi. Ia bekerja bukan hanya pada tingkat pengetahuan, tetapi juga pada emosi, kebiasaan, identitas, dan kesadaran terhadap cara pikiran sendiri dapat dimanipulasi.

Orang yang memiliki ketahanan kognitif tidak merasa harus segera bereaksi terhadap setiap informasi. Ia mampu memberi jarak antara rangsangan dan keputusan. Ketika menjumpai konten yang membuatnya sangat marah atau sangat puas, justru pada saat itulah ia bertanya mengapa emosi tersebut muncul.

Ia menyadari bahwa kemarahan dapat dipakai sebagai pintu masuk. Ketakutan dapat mempersempit penilaian. Pengulangan dapat membuat klaim terasa benar. Kesamaan dengan keyakinan pribadi dapat menurunkan kewaspadaan. Banyaknya orang yang menyebarkan sesuatu dapat menciptakan ilusi konsensus.

Ketahanan kognitif membuat manusia tidak hanya memeriksa konten, tetapi juga memeriksa dirinya sendiri.

Apakah saya mempercayai informasi ini karena bukti, atau karena saya ingin ia benar?

Apakah saya membagikannya untuk membantu orang memahami keadaan, atau untuk mempermalukan pihak yang tidak saya sukai?

Apakah saya sedang mencari kebenaran, atau sekadar mencari pembenaran?

Pertanyaan-pertanyaan itu terlihat sederhana, tetapi justru merupakan pertahanan paling penting di dunia yang terus berusaha mempercepat reaksi manusia.

Sejumlah penelitian mengenai psychological inoculation menunjukkan bahwa ketahanan terhadap misinformasi dapat diperkuat dengan memperkenalkan terlebih dahulu teknik-teknik manipulasi dalam bentuk yang terkendali. Orang tidak hanya diberi tahu bahwa kebohongan ada, tetapi dilatih mengenali pola-pola seperti penggunaan bahasa emosional, polarisasi, kambing hitam, penyamaran sumber, dan penciptaan konspirasi. Eksperimen berskala besar menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan mengenali teknik manipulasi di media sosial.

Analisis Meta terhadap puluhan studi dengan lebih dari 42.000 peserta juga menemukan bahwa inokulasi psikologis dapat mengurangi penilaian kredibilitas terhadap misinformasi dan meningkatkan kemampuan menilai informasi yang benar, meskipun pengaruhnya terhadap keputusan untuk membagikan misinformasi tidak selalu signifikan. Temuan terakhir ini penting: kemampuan mengenali informasi yang tidak akurat belum otomatis mengubah perilaku berbagi.

Dengan demikian, ketahanan kognitif tidak dapat dibangun hanya melalui seminar satu kali atau poster yang meminta masyarakat “saring sebelum sharing”. Ia memerlukan latihan berulang, pengalaman, lingkungan yang mendukung, dan desain platform media sosial yang tidak terus-menerus membenamkan jangkauan terhadap konten pembelajaran dan kebenaran.

Pendidikan perlu mengajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat, tetapi juga cara memahami teknik persuasi. Anak-anak perlu mengenali bagaimana sebuah video dapat dipotong, bagaimana memahami statistik yang disediakan platform media sosial, bagaimana judul memengaruhi penilaian, dan bagaimana algoritma membentuk apa yang mereka lihat. Mereka harus belajar bahwa halaman media sosial bukan jendela netral menuju dunia, melainkan hasil seleksi mesin berdasarkan jejak perilaku masing-masing.

Sekolah dan perguruan tinggi tidak cukup mengajarkan jawaban yang benar. Mereka harus membentuk kebiasaan menguji alasan, membedakan fakta dari inferensi, serta berani mengubah pendapat ketika bukti berubah. Kecerdasan pada masa digital bukan hanya kemampuan memperoleh informasi, tetapi kesanggupan tidak diperbudak oleh informasi.

Media juga memiliki tanggung jawab. Kecepatan tidak boleh sepenuhnya mengalahkan akurasi. Judul tidak boleh sengaja dibuat lebih menyesatkan daripada isi. Koreksi seharusnya diberikan dengan keterlihatan yang layak, bukan disembunyikan setelah berita keliru telanjur menyebar. Ketika media profesional meniru bahasa provokatif media sosial demi mengejar klik, batas antara jurnalisme dan industri perhatian semakin kabur.

Platform digital memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menyediakan tombol pelaporan. Mereka tidak dapat mengaku netral ketika sistemnya aktif memilih, memberi peringkat, dan merekomendasikan konten. Netralitas mungkin berlaku bagi saluran pasif, tetapi sulit dipertahankan oleh mesin yang setiap detik menentukan informasi mana yang harus diperlihatkan kepada miliaran orang pengguna platform media sosial tersebut.

Karena itu, transparansi algoritmik perlu ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan publik. Masyarakat berhak mengetahui jenis sinyal apa yang membuat konten memperoleh jangkauan lebih luas. Peneliti independen memerlukan akses yang memadai untuk menilai apakah sistem rekomendasi (konten) memperbesar disinformasi, kebencian, atau pengelompokan kesamaan perilaku pengguna oleh sistem. Negara perlu membangun regulasi yang melindungi kebebasan berbicara tanpa membiarkan kekuasaan algoritmik beroperasi tanpa akuntabilitas.

Namun, regulasi pun harus dijalankan secara hati-hati. Perang melawan disinformasi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk membungkam kritik. Negara tidak boleh menjadi hakim tunggal atas seluruh kebenaran. Kritik yang keras, informasi yang tidak nyaman, dan pendapat yang berbeda harus tetap memperoleh ruang. Yang perlu ditindak bukan perbedaan pandangan, melainkan penipuan terkoordinasi, penyamaran identitas, manipulasi konteks, penggunaan akun otomatis yang tidak transparan, serta eksploitasi sistem digital untuk menciptakan persepsi publik palsu.

Kebenaran tidak memerlukan sensor untuk bertahan. Ia memerlukan ruang yang adil untuk ditemukan.

Membangun ketahanan kognitif juga berarti memulihkan nilai jeda. Dunia digital mengajarkan bahwa segala sesuatu harus segera ditanggapi. Diam dianggap kalah. Terlambat berkomentar dianggap tidak relevan. Padahal, peradaban manusia dibangun bukan hanya oleh kemampuan berbicara, tetapi juga oleh kemampuan menahan diri sampai cukup memahami.

Jeda adalah tindakan intelektual.

Dalam beberapa detik yang kita gunakan untuk tidak langsung membagikan sesuatu, terdapat kemungkinan menyelamatkan orang lain dari fitnah. Dalam keputusan untuk memeriksa tanggal, terkandung penghormatan terhadap fakta. Dalam keberanian mengakui bahwa kita belum tahu, terdapat kematangan yang jauh lebih besar daripada kepastian palsu yang diteriakkan berulang-ulang.

Kekacauan media sosial pada akhirnya bukan hanya persoalan teknologi. Ia adalah cermin mengenai watak manusia ketika memperoleh alat yang dapat memperbesar setiap dorongan batinnya. Teknologi dapat memperbesar solidaritas, tetapi juga kebencian. Ia dapat memperluas pengetahuan, tetapi juga prasangka. Ia dapat mendekatkan manusia kepada kenyataan, tetapi juga membangun dunia semu yang terasa lebih meyakinkan daripada kehidupan sebenarnya.

Karena itu, jalan keluarnya tidak dapat dibebankan kepada satu pihak.

Manusia harus bertanggung jawab atas apa yang dibuat dan dibagikannya. Pendidikan harus membentuk kemampuan berpikir, bukan hanya kemampuan mengoperasikan perangkat. Media harus menjaga disiplin verifikasi. Platform harus bertanggung jawab atas konsekuensi sistem rekomendasinya. Negara harus melindungi ruang publik tanpa memonopoli kebenaran. Masyarakat sipil dan kalangan akademik harus terus menguji, mengawasi, dan menjelaskan kekuasaan yang bekerja di balik layar.

Literasi digital tetap merupakan benteng pertama. Namun, benteng itu tidak cukup menghadapi serangan yang terus berubah bentuk, mempelajari kelemahan manusia, dan bekerja melalui mesin yang mengenal kebiasaan kita lebih baik daripada yang kita sadari.

Kita membutuhkan lapisan pertahanan yang lebih dalam: masyarakat yang tidak hanya mampu menemukan informasi, tetapi juga mampu mengendalikan reaksinya; tidak hanya pandai memeriksa sumber, tetapi juga mengenali bias dalam dirinya; tidak hanya mengetahui bahwa manipulasi ada, tetapi telah dilatih menghadapi cara kerjanya.

Itulah ketahanan kognitif.

Ia bukan kekebalan mutlak terhadap kesalahan. Manusia tetap dapat tertipu. Namun, ia memberi kemampuan untuk berhenti, meragukan, memeriksa, dan memperbaiki diri. Ia menjaga agar pikiran tidak mudah dirampas oleh kemarahan yang direkayasa, ketakutan yang dieksploitasi, atau kebohongan yang memperoleh penampilan sebagai kebenaran hanya karena diulang oleh ribuan akun.

Pada zaman ketika hampir setiap orang dapat berbicara kepada dunia, persoalan terbesar kita bukan lagi bagaimana memperbanyak suara. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa di tengah jutaan suara itu, manusia masih memiliki kejernihan untuk mendengar fakta.

Sebab demokrasi tidak runtuh hanya ketika kebebasan berbicara dirampas. Demokrasi juga dapat melemah ketika kebebasan itu dibanjiri manipulasi sampai masyarakat kehilangan kemampuan membedakan kesaksian dari rekayasa, kritik dari fitnah, serta kenyataan dari persepsi yang sengaja diciptakan.

Pertarungan masa depan bukan semata-mata perebutan wilayah, kekayaan, atau kekuasaan politik. Ia juga merupakan perebutan atas perhatian, ingatan, emosi, dan cara manusia memahami dunia.

Di sanalah benteng baru peradaban harus dibangun: bukan untuk menutup pikiran dari perbedaan, melainkan agar pikiran tetap merdeka ketika begitu banyak kekuatan berusaha mengendalikannya.

*)Praktisi Analisis Bigdata, Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra

BACA JUGA