Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra
Bencana tidak menunggu birokrasi. Air tidak berhenti karena rapat belum selesai. Tanah tidak bergerak mengikuti jadwal administrasi. Dalam situasi seperti ini, yang diuji bukan hanya alam, tetapi kecepatan dan keberanian negara mengambil alih kendali.
Arahan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet (15/12/2025) untuk segera masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi melalui satgas atau badan khusus adalah keputusan tepat dan mendesak. Ini bukan penambahan papan nama, melainkan upaya memutus kelambanan yang selama ini kerap menghambat pemulihan pascabencana.
Masalah utama penanganan pascabencana bukan kekurangan konsep, tetapi lemahnya eksekusi. Tanggap darurat sering berhenti di tahap reaksi, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lambat karena komando terpecah, data simpang siur, dan kewenangan saling tarik. Akibatnya, waktu terbuang dan korban menunggu terlalu lama.
Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi harus bekerja sebagai mesin tunggal negara: satu komando, satu data, satu target, dan satu irama kerja dari pusat hingga daerah. Tanpa itu, pemulihan hanya menjadi rutinitas rapat dan laporan tebal yang tidak mengubah kondisi warga di lapangan.
Kebocoran paling berbahaya dalam penanganan bencana adalah kebocoran waktu. Setiap hari keterlambatan berarti hunian belum berdiri, layanan kesehatan belum pulih, sekolah belum berjalan, dan ekonomi warga tetap lumpuh. Ini yang harus dihentikan.
Saya mendukung penuh arahan Presiden dengan standar kerja yang tegas: koordinasi satu pintu lintas kementerian dan pemda; basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka dan konsisten; target waktu yang jelas dan terukur; dampak langsung ke warga sebagai indikator utama; serta prinsip build back better agar pembangunan lebih tangguh dan tidak mengulang kesalahan yang sama.
Di lapangan, kebutuhan mendesak masih nyata: air bersih, logistik pangan dan kebutuhan dasar, sanitasi darurat, pemulihan jalan dan drainase, tenaga kesehatan dan obat-obatan, listrik dan telekomunikasi, hunian sementara lengkap dengan dapur umum, serta ketersediaan bahan bakar yang kini langka dan mahal di beberapa daerah, termasuk Aceh.
Presiden sudah memberi arah yang jelas. Kini pertanyaannya sederhana: apakah kita berani memotong jalur birokrasi yang berbelit dan mengakhiri kebiasaan kerja lamban? Satgas ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir bukan lewat pidato, tetapi lewat kerja cepat yang benar-benar sampai ke warga.
