Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap mengambil langkah strategis dalam penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang tersebut akan segera diterbitkan.
“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” ujar Luhut, dikutip dari Antara, Kamis (16/10/2025).
Menurut Luhut, Keppres ini akan menjadi dasar pembentukan tim lintas sektor yang merumuskan strategi pembayaran utang KCIC secara menyeluruh dan terukur. Ia menegaskan telah berkoordinasi dengan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, untuk memastikan penyelesaian dilakukan dengan mekanisme yang bertanggung jawab.
“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Ini restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” jelas Luhut.
Luhut juga menyebut kemungkinan bahwa dividen BUMN akan menjadi salah satu opsi sumber dana, bergantung pada hasil kajian teknis yang sedang disusun tim.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa proyek transportasi publik seperti Whoosh tidak bisa diukur hanya dengan kacamata profit semata.
“Tidak ada transportasi publik di dunia yang menguntungkan. Selalu ada subsidi pemerintah, tapi harus yang terukur dan tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Rosan Roeslani menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur, transparan, dan berbasis kajian ekonomi mendalam.
“Kami akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum disampaikan kepada publik,” ujarnya.
Sebagai informasi, total investasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120,38 triliun, dengan 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) berbunga 2 persen per tahun. Saat ini, penyelesaian utang KCIC masih berada pada tahap evaluasi internal, dan belum ada komunikasi formal dengan Kementerian Keuangan.
Sunyi yang Dipilih Ketika Jokowi Menjawab Dengan Kesabaran
March 12, 2026
Di ruang publik Indonesia yang sering gaduh oleh perdebatan, nama Joko Widodo hampir tidak pernah benar benar sepi dari sorotan. Setiap langkahnya dibicarakan. Setiap kebijakannya
