Azis Subekti, Pemulihan Aceh Sumut dan Sumbar Butuh Satgas Khusus

Oleh Azis Subekti Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Gerindra

Bencana selalu meninggalkan dua pekerjaan besar sekaligus memulihkan kerusakan fisik dan mengelola harapan masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir suara dari lapangan baik dari pemerintah daerah tokoh masyarakat maupun warga terdampak di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa pekerjaan kedua ini belum sepenuhnya terjawab.

Di Aceh warga terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang Aceh Timur hingga Aceh Tenggara masih menunggu kepastian hunian tetap. Hunian sementara memang mulai tersedia namun proses menuju rumah permanen berjalan lambat dan belum memiliki garis waktu yang jelas. Persoalan pendataan status lahan serta desain permukiman yang aman dari risiko bencana lanjutan terus berulang. Bagi warga yang paling melelahkan bukan lagi situasi darurat melainkan ketidakpastian kapan kehidupan bisa benar benar dimulai kembali.

Di Sumatera Barat terutama di sejumlah nagari di Kabupaten Agam dan Pasaman akses jalan dan jembatan pascabencana masih menjadi keluhan utama. Jalan darurat sudah dibuka tetapi pembangunan permanen belum bergerak secepat yang dijanjikan. Selama kondisi ini berlangsung warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses pasar sekolah dan fasilitas kesehatan beban sosial yang jarang tercermin dalam laporan resmi.

Sementara di Sumatera Utara khususnya wilayah Tapanuli dan sekitarnya persoalan fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas masih mendesak. Beberapa sekolah terpaksa beroperasi di ruang darurat. Kekhawatiran orang tua tidak hanya soal bangunan tetapi juga masa depan pendidikan dan kesehatan anak anak mereka.

Ironisnya di tengah persoalan nyata tersebut Presiden kerap menerima laporan yang terdengar terlalu rapi situasi disebut terkendali penanganan berjalan sesuai rencana dan masyarakat digambarkan telah kembali normal. Tidak jarang laporan administratif lebih menonjolkan prosedur dibandingkan realitas lapangan. Hunian sementara seolah dianggap hunian tetap jalan darurat disamakan dengan jalan permanen dan bantuan yang baru berkomitmen dicairkan dilaporkan seakan sudah sepenuhnya diterima warga.

Praktik ini berbahaya secara kebijakan. Ketika Presiden menerima gambaran yang tidak utuh atau terlalu optimistis urgensi percepatan pemulihan menjadi melemah. Padahal Presiden justru dikenal berani mengambil langkah luar biasa ketika memperoleh laporan yang jujur dan apa adanya. Dalam konteks bencana ketidakjujuran birokratis hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat.

Perlu ditegaskan kondisi ini bukan karena negara absen. Pemerintah pusat dan daerah telah bekerja kebijakan tanggap darurat telah ditetapkan dan anggaran disiapkan. Namun persoalan klasik kembali muncul di lapangan tumpang tindih kewenangan koordinasi yang tidak satu irama serta kecenderungan sebagian pejabat bermain aman dalam laporan alih alih jujur menyampaikan hambatan.

Karena itu pembentukan satuan tugas atau badan khusus pemulihan dan rekonstruksi Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi kebutuhan mendesak.

Pertama kesatuan komando. Satgas khusus memungkinkan satu garis koordinasi yang jelas dalam pembangunan hunian tetap jalan dan jembatan permanen rehabilitasi sekolah serta pemulihan layanan dasar. Dengan satu komando Presiden menerima laporan langsung berbasis kondisi riil bukan ringkasan administratif yang dipoles.

Kedua fokus kerja penuh. Pemulihan pascabencana tidak bisa dikerjakan sambil lalu di tengah rutinitas birokrasi. Dibutuhkan tim yang bekerja penuh waktu dengan satu mandat utama mempercepat pemulihan secara tepat sasaran.

Ketiga kerja teknis yang serius dan berkelanjutan. Hunian tetap harus dibangun cepat sekaligus aman secara ekologis dan tata ruang. Ini menuntut integrasi keahlian kebencanaan permukiman lingkungan dan infrastruktur dalam satu desain besar bukan pendekatan sektoral yang terpisah pisah.

Keempat pengelolaan anggaran yang prudent dan transparan. Dana pemulihan bernilai besar. Tanpa kelembagaan yang jelas risiko keterlambatan inefisiensi dan kecurigaan publik akan terus muncul. Satgas dengan kewenangan tegas justru memudahkan pengawasan dan mempersempit ruang manipulasi laporan.

Kelima kepemimpinan yang memberi kepastian. Masyarakat terdampak tidak hanya membutuhkan bantuan logistik tetapi juga kepastian waktu dan tahapan pemulihan. Kepastian inilah yang membangun ketenangan dan kepercayaan publik.

Sebagai Anggota DPR RI saya memandang satgas ini juga penting dari sisi pengawasan. Dengan satu badan khusus DPR dapat memastikan bahwa laporan kepada Presiden dan publik benar benar mencerminkan kondisi lapangan.

Pemulihan bukan sekadar membangun kembali rumah jalan atau sekolah. Ia adalah proses membangun kembali rasa aman dan kepercayaan. Dan kepercayaan hanya tumbuh jika negara hadir dengan kerja yang fokus terkoordinasi jujur dalam laporan serta berani memberi kepastian.

Dalam situasi luar biasa negara memang perlu bekerja dengan cara yang juga luar biasa termasuk keberanian untuk mengatakan apa adanya meski tidak selalu terdengar indah di ruang rapat.