Azis Subekti: Anggaran Mengendap Harus Segera Menjadi Jaring Pengaman Sosial

Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa keberhasilan serapan anggaran negara tidak boleh diukur hanya dari capaian persentase semata. Ia menuntut agar setiap rupiah APBN benar-benar kembali ke rakyat melalui program yang manfaatnya nyata.

Berdasarkan data serapan anggaran, rata-rata kementerian dan lembaga telah berada pada kisaran 70–80 persen dan diproyeksikan mendekati 90 persen hingga akhir tahun. Meski demikian, Azis menilai masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal hingga kuartal ketiga.

“Anggaran tidak boleh hanya bagus di laporan. Jangan sampai uang rakyat mengendap tanpa makna. Setiap rupiah harus segera memberikan perlindungan bagi rakyat,” tegas Azis di Kompleks Parlemen.

Ia menekankan bahwa anggaran yang belum terserap harus segera dievaluasi dan diarahkan kepada kebutuhan rakyat yang paling mendesak, terutama penguatan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dalam situasi ekonomi yang belum stabil.

“Jika ada anggaran yang belum terserap, alihkah cepat untuk perlindungan sosial. Itu hak rakyat yang tidak boleh ditunda,” ujarnya.

Azis menambahkan, jaring pengaman sosial berperan penting dalam menjaga daya beli, kestabilan ekonomi daerah, dan ketahanan keluarga. Karena itu, ia menuntut sinergi yang lebih kuat antara pengelola anggaran pusat dan daerah dalam memastikan prioritas yang tepat.

“APBN adalah uang rakyat yang harus bekerja untuk rakyat. Tidak ada ruang bagi anggaran yang hanya menunggu di akhir tahun karena lemahnya perencanaan,” tekannya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Azis memastikan bahwa Fraksi Partai Gerindra di DPR akan terus mengawasi realisasi anggaran agar tetap transparan, akuntabel, dan tegas berpihak pada rakyat kecil.

“Kami akan mengawal secara ketat. Anggaran negara harus menjadi tameng rakyat, bukan angka formalitas dalam laporan,” pungkasnya.